Uang Proyek Tersisa Rp 3 Miliar

Dibaca: 323 kali

SIDAKPOST.ID, JAMBI – Empatn terdakwa korupsi proyek pengaspalan jalan paket 10 dan 11 di Kabupaten Tebo, Musashi Barata, Ir Saryono, Ali Arifin, dan Deni Priswardana kembali duduk di kursi persidangan.

Sidang yang di ketuai majelis Hakim Yandri Roni itu beragebdakan mendengarkan keteranan saksi, Kali ini Jaksa penuntut Umum Menghadirkan Tim Provisional Hand Over (PHO), dalam pengerjaan tersebut.

Dalam kesaksianya Zainal Abidin menerangkan bahwa ada dua PT yang mengerjakan Proyek itu.

“Yang Paket 10 mengerjakan PT Rimbo Peraduan, sedangkan Paket 11 adalah PT Bunga Tanjung Raya,” katanya, Senin (2/11).

Dia juga mengaku bahwa semua pekerjaan tidak ada pengujian kualiatas jalan Karena telah menjadi kebiasaan.

Tim PHO tidak ada melaksanakan pemeriksaan lapangan. PPK juga tidak meminta untuk diperiksa.” Akunya

“Ruas Jalan yang di kerjakan baru sekitar 70%. Dan saat itu tidak ada pengerjaan lanjutan,” tegasnya.

Sementara Heri Dedi mengungkapkan pekerjaan Paket 10 dan paket jarang melakukan pengawasan , namun pada saat pengawasan dia tidak pernah bertemu dengan para terdakwa.

“Pengawasan lapangan di paket 11, terbilang jarang, Cuma 10 kali di periksa dalam kurun waktu satu tahun, seharusnya setiap perkembangan jalan harus di periksa setiap waktu,”paparnya

Saat di Tanya Jaksa apakah dia pernah berkomunikasi dengan terdakwa? Lantas Heri menjawab ada.

“Cuma ketemu Pak Musasi. Selain itu tidak ketemu, itupun bertemunya bukan saat melakukan pemeriksaan,” sebutnya.

“Saya bertemu dengan Pak Musasi karena dia itu direktur PT Bunga Tanjung Raya, sebab Paket 11 yang mengerjakan PT itu, “ kata Heri saat menjawab pertanyaan Jaksa.

Masih saksi dari PHO, Hendri menjelaskan kenapa tidak adanya pemeriksaan pengaspalan jalan biak di Paket 10 dan paket 11 itu. Dia mengaku bahwa saat itu sedang ada penyidikan, karena pekerjaan bermasalah.

“Dua proyek jalan itu tidak pernah di periksa, Karena info proyek jalan itu sedang pemeriksa oleh Kejagung,” katanya.

“karena Ada pemeriksaan kejagung membuat pekerjaan itu belum selesai, sebelum perkara itu sampai kejaguny Sudah ada perintah untuk melalakukan pemeriksaan tapi. tidak di kerjakan,” ungkapnya.

Mengejutkan keterangan yang di sampaikan oleh Hadi, dia mengatakan ke dua proyek tersebut tidak ada uji kelayakan.

“Tidak ada uji kelayakan. Cuma yang di periksa hanya lebar dan panjang, seharusnya ketebalan aspal juga harus di periksa untuk memastikan kekuatan jalan itu,” ungkap Hadi.

Zainal Abbas yang saat itu menjabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tebo dalam catatan miliknya dia memaparkan nilai proyek untuk keduanya cukup besar.

“Peket yang di cairkan 10. Rp 59 M, kalau Paket 11 Rp 29 m, pencarian dilakukan sebanyak tiga kali, Itu saya cairan adanya surat permintaan pembayaran, sama nilai kontrak, sarat pajak,”katanya.

Jaksa penuntut umum menanyakan apa landasan pencarian ada proyek pengaspalan jalan tersebut selaian surat permintaan pembayaran, sama nilai kontrak, sarat pajak.

Lantas Zainal Abbas menerangakan pada tahun 2013 ada perintah pencarian dari kepala daerah (Bupati Tebo, Red).

“Pencarian pertama itu berdasarkan surat keputusan Bupati, pertama yang saya cairkan untuk paket 10 itu sebesar Rp 15 miliar, dan Paket 11 Rp 2,3 Miliar, berhubung berkas pencarian lengkap, ya saya cairkan,” katanya.

“Pencarian berupa transfer, ke rekening PT yang memegang proyek” sebutnya.

Dia mebambahkan pada tahun 2015 terdapat sisa uang yang tidak bisa di cairkan, jika dipaksa melakukan pencarian akan timbul masalah.

“Tahun 2015 itu ada tiga kali pencarian, tapi setelah itu terdapat sisa uang sebesar Rp 3 miliar, itu tidak berasni saya cairkankan, karena sudah tercatar sebagai silfa,” tegasnya. (sah)

ADVERTISEMENT