Gubernur Jambi Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi dengan Wakil KPK RI

Dibaca: 247 kali
Gubernur Jambi Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi dengan Wakil KPK Lili Pintauli Siregar/Foto : sidakpost.id (Ratna)

SIDAKPOST.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, H.Al Haris, gelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi Terintigerasi Pemerintah Daerah Se Provinsi Jambi dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (02/03/2022).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar dan Ketua Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, Sueb Cahyadi menjadi narasumber pada rapat hari ini.

Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi dan Wakil Ketua KPK RI Lili usai Rakor Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.Foto : sidakpost.id (Ratna)

AL Haris menerangkan, Provinsi Jambi sudah membuat rencana aksi, tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, guna melakukan intervensi terhadap tujuh hal yang terkait dengan keuangan dan menjadi fokus bersama, dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Jambi.

“Capaian MCP dari KPK RI merupakan salah satu bukti komitmen Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. Ada beberapa Kabupaten yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari capaian MCP tersebut, “ujar Al Haris.

Salah satunya Kabupaten Kerinci yang mana nilai indeks MCP pada Tahun 2020 senilai 33.27 menjadi 89.69 pada Tahun 2021.

“Alhamdulillah, hasil MCP dari KPK RI untuk Pemerintah Daerah se Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya, meskipun masih ada beberapa daerah yang kurang sehingga perlu usaha ekstra untuk meningkatkannya,”ujarnya.

Dikatakan, perkembangan ini telah menegaskan komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam pencegahan korupsi, dengan membuka lembaran baru yang lebih baik lagi ke depan.

“Kejadian pada masa yang lalu biarlah menjadi pelajaran untuk kita semua, sekarang saatnya bersama sama kita melangkah bersama dalam membuka lembaran baru bekerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,”tuturnya.

Lanjutnya, pada prinsipnya Pemerintah Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, siap untuk menerima segala saran, masukan, dan arahan yang menjadi rekomendasi KPK, serta langkah-langkah supervisi dari KPK.

“Dengan penekanan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan, daya saing, dan kemajuan Provinsi Jambi,” lanjutnya.

Bahkan kata Al Haris, saat ini Provinsi Jambi fokus dalam melakukan intervensi terhadap tujuh hal. “Mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, aset dan tata kelola,” cetusnya. (adv/rat)

ADVERTISEMENT