BKKBN Jambi Bersama BPKP dan Irwil BKKBN Lakukan Pusat Rapat Evaluasi Stunting di Muaro Jambi

BKKBN Jambi Bersama BPKP dan Irwil BKKBN Lakukan Pusat Rapat Evaluasi Stunting di Muaro Jambi. Rabu (30/11). Foto : sidakpost.id/Ratna. Biro Jambi

SIDAKPOST.ID, JAMBI –  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ) Provinsi Jambi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat bersama Inspektorat Wilayah BKKBN pusat gelar rapat evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Muaro Jambi.

Rapat hari ini di pimpin Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono turut hadir peserta rapat OPD dan stakeholder yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi yang dilakukan BPKP Provinsi Jambi beberapa bulan lalu, sekaligus ingin mengetahui tindak lanjut serta kegiatan yang sudah dilakukan Muaro Jambi atas rekomendasi dari hasil evaluasi yang dilakukan beberapa bulan lalu.

Dari hasil paparan Sekda Muara Jambi menyebutkan bahwa dari rekomendasi BPKP yang lalu, pemerintah daerah melakukan gerak cepat melaksanakan Percepatan di bawah kepemimpinan PJ bupati Muaro Jambi.

Dan Ketua TPPS, dan telah bergerak untuk melakukan percepatan karena angka Prevalensi Stunting paling tinggi di Provinsi Jambi diangka 27.2 persen (SSGI 2021).

Yang harus di turunkan pada tahun 2022 menjadi 20 persen Pemerintah kabupaten Muaro Jambi melalui OPD terkait, yang tergabung didalam TPPS Muaro Jambi bertekad kuat, untuk penurunan stunting menjadi angka yang ditargetkan tahun ini dengan telah melakukan beberapa kegiatan yaitu 8 aksi konvergensi.

Audit kasus Stunting juga menjadi perhatian penting Pemkab, dan terus mendorong untuk dilakukan AKS tahap II. Dan 702 anak Stunting dan Data keluarga beresiko juga telah dimanfaatkan oleh TPPS.

“Untuk menjadi bapak asuh anak Stunting dengan adanya dukungan 23 dunia usaha yang tersebar di Muaro Jambi,” jelas Budhi Hartono, Rabu (30/11) kemarin.

Pemkab Muaro Jambi akan terus melakukan percepatan penurunan stunting dan dengan adanya dorongan dan kuatnya komitment pemerintah setempat untuk usaha percepatan yang didukung semua OPS terkait untuk pelaksanaan PPS. (rsa)