Tak Bayar Iuran BPJAMSOSTEK, Pemberi Pekerja Bisa Terancam Pidana

Foto : Ist. : BPJS Ketenagakerjaan/Juliansyah. Biro Bungo

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengajak perusahaan untuk patuh terhadap regulasi dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerjanya.

Seperti mendaftar dan membayar iuran para pekerja ke BPJAMSOSTEK. Sebab jika tidak, bisa saja perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administrasi hingga pidana berupa penjara.

Agung Harlyansyah, Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo mengatakan, sebagai contoh, sebelumnya Kejari Merangin telah menetapkan mantan direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko sebagai tersangka terkait dugaan kasus perkara tindak pidana korupsi kegiatan jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kol Abundjani Bangko tahun anggaran 2017-2021.

Dalam kasus tersebut, dua orang ditetapkan tersangka masing-masing berinisial BS selaku mantan Direktur RSUD Kol. Abundjani Bangko sekaligus Pengguna Anggaran (PA), sedangkan inisial PY selaku pelaksana pihak ke-tiga dr CV. Bukit Mas.

Sebut Agung, yang juga ikut dihadirkan sebagai saksi pada persidangan tersebut, pada dakwaan subsider tertuang perbuatan yang memberatkan terdakwa dan fakta persidangan melanggar UU nomor 19 ayat 1 dan 2. Di terangkan, ayat (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. dan (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS jo pasal 55 undang-undang 24 tahun 2011.

Kemudian, Pemberi Kerja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Proses litigasi perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa PY dari CV. Bukit Mas merupakan contoh keseriusan BPJAMSOSTEK dalam menegakan kepatuhan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Kasus tersebut, merupakan contoh nyata “Pemberi Kerja Yang di Proses Hukum.” ungkapnya, Selasa (1/11/2022)

Dalam perkara itu, terdakwa hanya mendaftarkan 2 tenaga kerja dan hanya membayar satu bulan iuran (menunggak iuran dan berpiutang) berdasarkan hasil pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam dakwaan, terdakwa PY telah ditahan sejak tanggal 9 September 2022.

Bahkan, terdakwa PY telah menerima pembayaran tagihan kegiatan jasa kebersihan kantor RSUD Kol. Abundjani Kabupaten Merangin tahun 2017 s.d 2021. Selama periode tahun 2017 s.d 2021 terdakwa PY hanya mendaftarkan 2 tenaga kerja atas nama CV. Bukit Mas dan hanya membayar satu bulan iuran di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Merangin (menunggak iuran).

“Perbuatan terdakwa PY adalah perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Hal lain yang memberatkan adalah dengan munculnya fakta di persidangan bahwa terdakwa PY melakukan tindak pidana pelanggaran jaminan sosial ketenagakerjaan yang di atur dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 jo pasal 55 undang-undang 24 tahun 2011,” kata dia.

Dari fakta persidangan serta alat bukti terkait ketidakpatuhan di BPJS Ketenagakerjaan dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum terdakwa PY merupakan suatu rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan dengan tindak pidana pelanggaran jaminan sosial.

“Pidana jaminan sosial yang di atur pada UU 24 tahun 2011 memiliki indikator yang mengukur pemberi kerja yang di proses hukum adalah Subjek hukum, dalam hal ini pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajibannya. Indikator lain adalah proses hukum itu sendiri yang dalam kasus ini pemberi kerja telah ditetapkan sebagai terdakwa dengan status tahanan,” ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo, Kunto Baskoro terus menghimbau agar perusahaan tertib membayar iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dan merupakan hak normatif pekerja.

“Dari Kasus ini menjadi pelajaran dan memberikan efek jera bagi pemberi kerja untuk patuh terhadap regulasi dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan jaminan sosial pagi para pekerjanya,” tutup Kunto. (Jul)