Pendamping PKH: Kami Tidak Bisa Masukkan Warga Jadi Peserta PKH

Dibaca: 251 kali

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus 2017, Dinas Sosial dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengadakan acara launching bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara Non Tunai di Kabupaten Bungo bersama Bupati Bungo Mashuri.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang didesain untuk menyasar warga yang ada dibawah garis kemiskinan. Sehingga dengan bantuan sosial PKH dapat membantu warga miskin mengurangi beban mereka.

Sayangnya, di lapangan masih saja ditemukan warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut hanya bisa gigit jari. Mereka keluhkan program ini.

“Kenapa kok kami yang susah ini tidak pernah mendapatkan bantuan, padahal kondisi ekonomi kami juga sama dengan mereka dan bahkan bisa dikatakan di bawah mereka yang jadi peserta PKH,” keluh salah satu warga Bungo.

Bahkan warga menganggap Pemerintah tidak adil dan pilih kasih. Mereka juga mengatakan bahwa Pendamping PKH di daerahnya tidak adil, tidak tepat sasaran.

Pendamping PKH untuk Kecamatan Pasar Muara Bungo, Yogi Emirza, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa data peserta PKH bukanlah darinya. Pendamping tidak punya wewenang untuk mendata atau memasukkan nama untuk menjadi peserta PKH. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Sosial. Ia juga mengakui bahwa memang masih ada warga yang benar-benar layak tidak ada di dalam data.

“Memang banyak sekali keluhan dan protes dari warga tentang Kepesertaan PKH, mereka katakan bahwa Pendamping lah yang memilih dan memasukkan warga untuk jadi peserta PKH, itu keliru,” ujar Pendamping PKH Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Ia menambahkan, Data peserta PKH diperoleh dari Kementerian Sosial, bukan Pendamping yang mendata. Pendamping lebih berperan untuk mendampingi peserta PKH menerima bantuan tanpa ada potongan dari siapapun. Pendamping juga lakukan dampingan terhadap keluarga peserta PKH untuk mengikuti kewajiban dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Pendamping PKH dari Kecamatan Pasar Muara Bungo ini juga akui bahwa warga banyak yang menemui dan mencarinya, agar nama mereka dimasukkan ke dalam peserta PKH, dan ada juga yang bernada ancaman.

“Data PKH kami peroleh dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ambil dari TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K ambil dari basis data terpadu PPLS. Jadi sekali lagi, Data Peserta PKH bukanlah dari Pendamping,” tegasnya.

“Warga yang benar-benar layak yang belum masuk dalam data, semoga kedepan jika ada penambahan namanya ada dalam data PKH,” harapnya.

Saat ini diketahui mekanisme pendataan kemiskinan sedang digodok oleh Kementerian Sosial, sehingga kedepan bantuan sosial bisa benar-benar tepat sasaran. (zek)

Komentar

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*